RSUD Kabupaten Pacitan

Persyaratan pendaftaran terhitung per 1 november 2014

1. PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)/ pekerja mandiri
2. Bukan pekerja

• Mengisi form daftar isian dengan mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sesuai data keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) pada websit http://www.bpjs-kesehatan.go.id.
• Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukan KTP/KK asli.
• Memiliki no. rekening di bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (BNI/BRI/Mandiri).
• Memiliki no. telp/HP dan atau alamat email.
• Penundaan pemanfaatan pelayanan kesehatan selama 7 (tujuh) hari sejak peserta mendaftar dan membayar iuran pertama kali.
• Foto copy: Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Keluarga (KK), surat nikah, buku tabungan bank (BNI/BRI/Mandiri).
• Foto copy akte nikah/surat keterangan lahir anak.
• Pas foto masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3×4 cm.
• Bagi Warga Negara Asing (WNA) menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara /Tetap.

Penjelasan

• Sesuai amanat Perpres RI No. 11 tahun 2014 pasal 11 ayat 3 mensyaratkan setiap orang mendaftarkan beserta anggota keluarganya sekaligus merupakan wujud kepedulian seseorang terhadap resiko sakit yang dapat menimpa setiap anggota keluarganya.
• Sesuai UU RI No. 24 Tahun 2013 pasal 1 No. 12 tentangg perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa kewajiban memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai nomor identitas penduduk yang bersifat unuk/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik/ Kartu Keluarga (KK).
• Kewajiban memilik no. rekening bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (BNI/BRI/Mandiri) ditujukan untuk mempermudah peserta melakukan pembayaran iuran setiap bulan (setoran tunai/auto debet/ATM).
• Kewajiban memiliki no. telp/HP dan atau alamat email akan memudahkan menyampaikan informasi yang berguna bagi peserta secara masal.
• Penundaan waktu pelayanan kesehatan 7 hari sejak peserta melakukan pendaftaran dan pembayaran pertama iuran merupakan jangka waktu yang dipergunakan untuk menata proses konsolidasi data pada master file kepesertaan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Manajemen
BPJS Kesehatan

Jakarta, 24 Juni 2014

Pencantuman peringatan bergambar pada bungkus rokok yang diberlakukan hari ini (24/6) di seluruh Indonesia, mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Masyarakat Peduli Kesehatan di bawah koordinasi Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, dan Indonesia Tobacco Control Network menggelar advokasi publik dengan tema #24Juni2014 Indonesia Harus Melek Bahaya Merokok. Acara yang diselenggarakan disalah satu mall di Ibukota ini mencerminkan sambutan masyarakat atas tonggak baru sejarah pengendalian tembakau di Indonesia yakni mulai berlakunya pencantuman peringatan bergambar pada bungkus rokok sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 114 tentang pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan rokok yang beredar di Indonesia dan Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Pemerintah sudah memberikan waktu 18 bulan bagi industri rokok untuk menyesuaikan produknya agar bisa melaksanakan peraturan yang diterbitkan pada 24 Desember 2012 ini. Koordinator Pengembangan Peringatan Kesehatan Bergambar pada Kemasan Rokok, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Widyastuti Soerojo menyatakan bahwa setiap satu hari pengunduran pencantuman peringatan kesehatan bergambar memberikan keuntungan ekonomis yang cukup signifikan bagi industri rokok karena berhasil menjaring perokok baru. Peringatan kesehatan bergambar ini ditujukan untuk menekan pertumbuhan perokok pemula.

Data Riskesdas 2010 menunjukkan setiap hari ada 56 ribu perokok pemula pada kelompok umur 10- 64 tahun. Maka selama 540 hari masa penyesuaian yang diberikan pemerintah lebih dari 30 juta orang telah menjadi perokok baru. Bayangkan apa yang akan terjadi jika peringatan kesehatan bergambar terus diulur hingga terlupakan”, tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Pusat Pengawas dan Pengendalian Ternbakau (TCSC), Dr. Kartono Muhammad, menyampaikan bahwa ketidakpatuhan industri rokok merupakan bukti atas ketidakpedulian terhadap kesehatan masyarakat. Keadaan ini merupakan bentuk nyata dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh industri rokok. Oleh karena itu, Kartono mengharapkan agar Pemerintah dan jajarannya wajib menegakkan hukum yang ada dengan memberikan sanksi yang berlaku kepada para pelanggar. source:depkes